RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara besok, Rabu (30/11/2016) besok. Mereka akan menuntut penuntasan kasus terduga penghina agama, Basuki Tjahaya Purnama alias Kokoh Ahok dan kasus-kasus lainnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM, Taufan Putrev Korompot, mengklaim ribuan massa IMM akan terlibat dalam aksi tersebut yang juga dengan agenda revolusi. “Revolusi Indonesia belum selesai. Hari ini negara kalah dengan pemilik modal, kemerdekaan belum terwujud sepenuhnya, sudah saatnya revolusi,” katanya hari ini, Selasa (29/11/2016).
Dia menilai, revolusi mental yang digadang-gadangkan oleh Presiden Joko Widodo tidak akan berjalan dengan baik jika tida ada revolusi sistem dan reformasi penegakkan hukum. Meski revolusi tak harus berdarah-darah, substansi revolusi itu adalah perubahan.
Dalam aksi ini, DPP IMM juga menyoroti, reformasi penegakkan hukum. Mereka menyinggung kasus Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan penistaan agama saat berkunjung ke Kepulauan Seribu pada akhir September lalu.
Taufan menilai ada ketidakadilan dalam proses hukum Koh Ahok. “Rakyat kecil yang dianggap ‘hate speech’ dijemput paksa, terduga teroris ditembak mati. Namun, penista agama yang mengancam keberagaman masih bebas meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Merujuk pada kasus serupa yang juga pernah terjadi, Taufan beranggapan penista agama terdahulu justru langsung ditahan dan diadili. Untuk itu, dia mengharapkan perlakuan yang sama terhadap Ahok. Menurut dia, hal itu sudah ada yurisprudensinya.
Selain dugaan penistaan agama, IMM juga akan kembali menyoroti permasalahan hukum besar yang sampai hari ini masih menggantung. “Contohnya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, reklamasi, korupsi Sumber Waras, juga harus diusut tuntas,” jelasnya.
IMM juga mengecam cara pemerintah dalam hal ini menghadapi masyarakat yang kritis dan menyampaikan pendapat. Memanggil tokoh-tokoh dengan alasan penghinaan terhadap pemerintah, melarang aksi massa, bahkan mencegah perusahaan transportasi digunakan untuk aksi, represif menghadapi aksi IMM, layaknya di Ambon dan di Bima.
Taufan mengatakan, negara ?tak akan berdaulat jika hukum masih di bawah kendali penguasa, pemilik modal, dan politisi hitam. “Bahkan membagikan maklumat penyampaian pendapat di muka umum melalui helikopter, ini cara-cara neo-orba,” kata Taufan.[TB]
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM, Taufan Putrev Korompot, mengklaim ribuan massa IMM akan terlibat dalam aksi tersebut yang juga dengan agenda revolusi. “Revolusi Indonesia belum selesai. Hari ini negara kalah dengan pemilik modal, kemerdekaan belum terwujud sepenuhnya, sudah saatnya revolusi,” katanya hari ini, Selasa (29/11/2016).
Dia menilai, revolusi mental yang digadang-gadangkan oleh Presiden Joko Widodo tidak akan berjalan dengan baik jika tida ada revolusi sistem dan reformasi penegakkan hukum. Meski revolusi tak harus berdarah-darah, substansi revolusi itu adalah perubahan.
Dalam aksi ini, DPP IMM juga menyoroti, reformasi penegakkan hukum. Mereka menyinggung kasus Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang dugaan penistaan agama saat berkunjung ke Kepulauan Seribu pada akhir September lalu.
Taufan menilai ada ketidakadilan dalam proses hukum Koh Ahok. “Rakyat kecil yang dianggap ‘hate speech’ dijemput paksa, terduga teroris ditembak mati. Namun, penista agama yang mengancam keberagaman masih bebas meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.
Merujuk pada kasus serupa yang juga pernah terjadi, Taufan beranggapan penista agama terdahulu justru langsung ditahan dan diadili. Untuk itu, dia mengharapkan perlakuan yang sama terhadap Ahok. Menurut dia, hal itu sudah ada yurisprudensinya.
Selain dugaan penistaan agama, IMM juga akan kembali menyoroti permasalahan hukum besar yang sampai hari ini masih menggantung. “Contohnya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, reklamasi, korupsi Sumber Waras, juga harus diusut tuntas,” jelasnya.
IMM juga mengecam cara pemerintah dalam hal ini menghadapi masyarakat yang kritis dan menyampaikan pendapat. Memanggil tokoh-tokoh dengan alasan penghinaan terhadap pemerintah, melarang aksi massa, bahkan mencegah perusahaan transportasi digunakan untuk aksi, represif menghadapi aksi IMM, layaknya di Ambon dan di Bima.
Taufan mengatakan, negara ?tak akan berdaulat jika hukum masih di bawah kendali penguasa, pemilik modal, dan politisi hitam. “Bahkan membagikan maklumat penyampaian pendapat di muka umum melalui helikopter, ini cara-cara neo-orba,” kata Taufan.[TB]
0 komentar:
Posting Komentar