 |
| Wapres Jusuf Kalla.[Gofur/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium ujian nasional (UN) yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Usulan moratorium UN diminta dikaji ulang.
“Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” ujar Wapres JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).
Keputusan menolak usulan moratorium UN ini disampaikan JK setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. Usulan moratorium UN menjadi salah satu topik pembahasan.
JK menjelaskan, pemerintah untuk saat ini masih menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya. “Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional,” kata JK.
“Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, kalimantan bagaimana. Baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya?“.
Karena itu, Kemendikbud harus mendorong hasil maksimal dalam UN dan mengukur perbandingannya dengan sistem penilaian kelulusan di negara-negara lain. “Hampir semua negara di Asia itu ujian nasional semua, apalagi di ASEAN. Di ASEAN semuanya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat,” ujarnya.
Menurut JK, tanpa UN, daya saing dan semangat anak-anak untuk belajar akan kendor. Tapi pemerintah juga mengkaji sistem penentuan kelulusan untuk efektivitas UN. “Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu,” kata JK.[tb]
“Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” ujar Wapres JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).
Keputusan menolak usulan moratorium UN ini disampaikan JK setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. Usulan moratorium UN menjadi salah satu topik pembahasan.
JK menjelaskan, pemerintah untuk saat ini masih menilai UN dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan dan evaluasinya. “Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional,” kata JK.
“Harus dengan soal yang hampir sama harus diketahui, oh Jawa begini, Sulawesi begini, kalimantan bagaimana. Baru bisa. Kalau tanpa itu bagaimana caranya?“.
Karena itu, Kemendikbud harus mendorong hasil maksimal dalam UN dan mengukur perbandingannya dengan sistem penilaian kelulusan di negara-negara lain. “Hampir semua negara di Asia itu ujian nasional semua, apalagi di ASEAN. Di ASEAN semuanya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat,” ujarnya.
Menurut JK, tanpa UN, daya saing dan semangat anak-anak untuk belajar akan kendor. Tapi pemerintah juga mengkaji sistem penentuan kelulusan untuk efektivitas UN. “Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu,” kata JK.[tb]
0 komentar:
Posting Komentar