 |
| Rachmawati saat konsolidasi bersama nasionalis yang dihadiri pula oleh GNPF-MUI.[Nicholas/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Rachmawati Soekarnoputri, Putri Presiden RI Ir. Soekarno menilai bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi warning, dimana dirasa ada kapitalis imperalisme kuning.”Imperialisme Kuning, nampak dalam kasus skandal korupsi BLBI hingga saat ini tidak tersentuh, karena kepentingan penguasa sekarang, dan para Obligor,” demikian ungkapnya menyatakan pada wartawan usai sesi konsolidasi tokoh nasional di kampus UBK Jalan kimia, Jakarta Pusat, Miinggu (20/11), Jakarta.
“Di masa Era penjajahan dahulu sebelum tahun 1945, pihak penjajah sudah memberikan previlege kepada salah satu ras tertentu. Ini karena ada pelindungnya, ada kepentingan besar di balik itu, coba kepentingan siapa di balik reklamasi?” Tanya Rachmawati.
Rachma menilai sebetulnya jelas itu hak previlege dalam hal membangun pulau, ‘buffer zone’ itu,” tukasnya lebih lanjut.
Pada acara sesi temu dan Dialog tokoh nasional bertajuk,”kembali ke kiblat bangsa”, pada minggu (20/11) itu, pendiri Yayasan Bung Karno itu bersepakat antara kelompok kaum nasionalis, dan kaum ulama (agama) untuk kembali ke UUD’45 mepertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempertahankan dasar negara.
”Ini sudah komitmen kami, bila dituding seolah-olah akan merobek-robek NKRI, disinyalir ada kelompok radikal yang ingin mengembalikan ke negara Islam, radikalis dan segala macam. Ini ‘ocehan’ segala macam bagi kami. Disini kaum nasionalis justru mau mempertahankan NKRI,” jelasnya.
Bahkan menurut Rachmawati mengenai penyataan dari pihak Kepolisian oleh Kapolri yang menurut anggapannya sudah memerintahkan supaya tidak ada aksi tanggal 2 desember 2016 nanti, Rachma mengomentari dan mempertanyakan sebaliknya, apakah ini negara rasis, fasis atau bukan? Baginya tetap mempertanyakan larangan tersebut.
”Kan nantinya dalam aksi tersebut orang mau sholat masa mau dilarang?,” ungkapnya penuh pertanyaan dan tetap bersikeras akan terus konsolidasi dan rapatkan barisan.
“Itu nista agama, dan sudah melanggar toleransi antar umat beragama. Kami ingin agar ditahan dan dipejarakan saja pelaku nista agama itu,” ungkapnya.
“Sedangkan nantinya gerakan nasionalis dan agama ini akan mengembalikan pada UUD 45 nantinya,” tandasnya.
Tturut hadir dalam acara tersebut, Sri Bintang Pamungkas (tokoh aktivis senior lintas generasi), Tedjo Edhi (mantan Menkopolhukam Kabinet Kerja Jokowi-JK), Hatta Taliwang, Ichsanuddin Noorsy, M.S Kaban (mantan menteri Kehutanan), Permadi (paranormal, mantan anggota DPR RI PDIP), Syahganda Nainggolan, Sasmito Hadinegoro, Budi Sudjana (GBN), Ahmad Dhani (musisi), Mayjen (purn) Suharto, dan beberapa tokoh nasionalis lain serta perwakilan mahasiswa baik dari HMI, GPII, KAMMI, IMM, perwakilan GNPF-MUI.[Nicholas]
0 komentar:
Posting Komentar