Disinggung tentang jalan paving yang dibongkar, Suwardi mengatakan, "itu tanah pribadi dengan dasar leter C dan kalau
yang protes sebetulnya bukan asli warga sini. Kalau asli warga sini tidak
ada yang protes." Ungkap Suwardi.
Tentang status tanah yang dibuat jalan paving kemudian di
bongkar itu, Kepala Lingkungan Krajan Barat, Abdul Jakfar
menambahkan, "Pembongkaran jalan paving itukan tanah
sendiri yang nggak papa sedangkan pavingnya akan ditempatkan di daerah
yang belum berpaving." Tegasnya.
Polemik akibat pembongkaran jalan paving yang ternyata
diduga bukan tanah pemerintah melainkan tanah pribadi itu diduga ada unsur kesengajaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebab
berdasarkan keterangan Ketua RW04, dari 79 warga yang setuju hanya
7 orang yang tidak setuju,
"Pembongkaran jalan paving yang diduga milik pribadi yang
nantinya di bangun dinding pembatas sehingga dianggap untuk memperluas
hotel panorama ternyata tidak benar bahkan tanah dan pembangunan dinding
pembatas tidak ada kaitannya dengan Hotel Panorama," ungkap Agus sebagai pemilik Hotel Panorama.
Seharusnya persolan tersebut tidak perlu terjadi sebab
pemilik tanah tidak keberatan sama sekali tentang pembongkaran jalan
paving yang di bangun di atas tanah pribadi namun aneh nya justru yang
bukan pemilik tanah melakukan protes.
"Kalau memang
status tanah yang diatasnya dibangun jalan paving adalah tanah
Negara,.apakah bisa dibuktikan secara hukum,? Kalau tidak bisa
dibuktikan secara hukum, tentu akan menimbulkan tanda tanya besar?[JK]
0 komentar:
Posting Komentar