 |
| FORBIDES (Forum Bidan Desa) saat unjuk rasa.[istimewa] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Sekitar seribu pegawai yang kesehariannya bekerja sebagai bidan yang tergabung dalam FORBIDES (Forum Bidan Desa) Pegawai Tidak Tetap
Pusat Indonesia, konfederasi KASBI menggelar aksi unjuk rasa di depan
istana negara. Jakarta, Rabu (21/9).
Adapun
aksi unras tersebut keterkaitan dengan prosesi
penandatanganan 'hitam di atas putih' oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), tepatnya 28
September 2015 mengenai terobosan kebijakan pemerintah terhadap
pengangkatan CPNS bidan desa PTT (Pusat) tanpa syarat, dimana dipelopori
oleh 16.476 orang bidan desa melalui keberhasilan Aksi Nasional 10 ribu
bidan desa di Istana Negara ketika itu.
Lilik
Dian Ekasari, Ketua Umum, Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi
Serikat Buruh Indonesia) menyatakan, sampai dengan saat ini,
Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam hal ini mengalami gangguan terhadap
rencana pemerintah untuk pengangkatan CPNSD bidan desa PTT
(Pusat).
"Seluruh tahap penerimaan CPNSD bidan desa PTT (Pusat) telah
dilalui sejak bulan Juli 2016, rencana pengumuman CPNSD yang tertunda,
sejak 12 Agustus, 26 Agustus, dan 9 September 2016," ungkapnya.
Ditambahkan Lilik Dian Ekasari, bila mengingat tanggal 26 Agustus
2016, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki telah mendapatkan
perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk bertemu dengan
perwakilan buruh yang berprofesi sebagai bidan desa PTT itu, untuk
segera mengangkat bidan desa menjadi pegawai tetap negara (CPNS),
menyelesaikan satu persatu permasalahan kepegawaian bidan desa PTT
(Pusat).
"Bahkan, telah dituangkan dasar hukum
pengadaan CPNS yang jelas, yaitu PermenPAN & RB No. 8 Tahun 2016
dan adanya putusan bersama empat Menteri plus BKN," tukasnya lebih
lanjut.
"Pengangkatan CPNSD bidan desa PTT
(Pusat) oleh pemerintah, tidak dapat dihalang-halangi, dan tidak ada
pelanggaran hukum apapun terhadap Undang-Undang Kepegawaian di
Indonesia," imbuhnya seraya berharap persoalan ini diserahkan pada
Presiden Republik Indonesia. Jakarta, rabu (21/9).
Sementara itu, sambung ketum konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat
Buruh Indonesia) tersebut menuturkan, pengumuman yang seharusnya
dilangsungkan pada tanggal 9 September 2016 telah alami gangguan fatal..
Para pegawai yang
berprofesi bidan desa PTT (Pusat) yang selama masa pengabdiannya
bekerja di seluruh pelosok desa di tanah air, merupakan bagian dari
unsur ketahanan strategis di bidang kesehatan, selain sebagai tenaga
fungsional. Terlebih berperan penting menurunkan gizi kurang atau buruk,
menurunkan tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi
(AKI-AKB), menyelamatkan ibu melahirkan (perempuan Indonesia) dan
penerus bangsa, menjalankan program KIS, dan pertolongan kesehatan di
desa selama ini.
Lilik Dian Ekasari MH.Kes menganggap larangan pengangkatan CPNSD disebabkan oleh
sejumlah oknum politikus busuk di DPR RI dan birokrat busuk, yang
hakikatnya adalah melanggengkan sistem korup di Indonesia.
"Jelas ini
sangat berpotensi menyuburkan mafia kepegawaian yang selama ini merasa
terganggu kepentingannya akibat pengangkatan khusus CPNSD bidan desa PTT
(Pusat)," tudingnya lebih lanjut.
"Sebab,
bidan desa berlabel PTT (Pusat) sebagian besar telah menjadi mesin ATM
selama ini, dan masuk dalam agenda politik ladang PUNGLI yang dilakukan
oleh sejumlah birokrat busuk di Indonesia!," cetusnya.
"FORBIDES
PTT (PUSAT) INDONESIA - KONFEDERASI KASBI, di sini menyerukan pada
Pemerintah RI untuk tidak ragu membersihkan seluruh birokrat busuk, dan
politikus busuk, yang merupakan jejaring mafia kepegawaian baik dari
tingkat pusat maupun daerah di Indonesia," pungkasnya.[Nicholas]
Foto
: Ilustrasi Bidan Desa Pekerja Tidak Tetap (PTT) saat aksi unjuk rasa
di depan istana negara menuntut pengangkatan profesi menjadi Pegawai
Negeri Sipil (CPNS). Jakarta, Rabu (21/9). Istimewa
0 komentar:
Posting Komentar