 |
| Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.[Suroto/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Hukum Fahri Hamzah, Amin
Fahrudin SH.MH mengaku tidak memahami dengan berbagai langkah pimpinan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak logis dan tidak memahami
aturan hukum dan perundangan terkait, langkah mereka dalam memecat Fahri
Hamzah sebagai kader PKS. Dia pun akhirnya memberikan penjelasan agar
para pimpinan PKS memahami posisinya baik sebagai kader partai dakwah
maupun sebagai kader partai politik.
"Pimpinan PKS, juga para pengacaranya agar bisa memahami posisi
mereka maupun Fahri Hamzah baik sebagai kader maupun pejabat publik,"
kata Amin dalam rillis yang diterima Beritabuana.co, Senin (29/8).
Ada beberapa catatan yang diberikan Amin terkait langkah-langkah PKS
tersebut. Misal soal pemecatan terhadap kilennya, Amin mengatakan para
pimpinan PKS bersikeras bahwa pemecatan adalah wilayah Internal partai
politik dan tunduk hanya kepada UU parpol. Padahal faktanya dalam negara
demokrasi sekarang ini jangankan urusan partai politik, urusan
suami-istri atau rumah tangga saja tidak bisa dibatasi sebagai masalah
rumah tangga semata.
"Urusan suami-istri bukan pula wilayah keperdataan semata tetapi bisa
masuk ke wilayah publik melalui UU KDRT, UU HAM dan lainnya. Apalagi
jika terkait partai politik karena parpol adalah wilayah publik untuk
sebagiannya. Itulah sebabnya, ketika Fahri Hamzah memakai delik PMH
(perbuatan melawan hukum) untuk melawan justru karena beliau sadar bahwa
wilayah sengketa ini luas dan negara demokrasi tidak akan membiarkan
korban berada dalam posisi sempit dan sulit serta mudah dikalahkan,"
tambahnya.
Terkait sengketa parpol menurut Amin, ada banyak jurisprudensi yang
memenangkan PMH dan menjadi faktor penentu arah sengketa parpol. Maka
pemecatan atas Fahri Hamzah untuk sementara telah diputuskan oleh PN
Jakarta Selatan bahwa "SIAPAPUN DILARANG MELAKUKAN TINDAKAN DAN MEMBUAT
KEPUTUSAN YANG MENGUBAH POSISI FAHRI HAMZAH DARI ANGGOTA PKS, ANGGOTA
DPR DAN JUGA PIMPINAN DPR".
"Inilah alasan kenapa Fahri Hamzah akan tetap menjadi anggota PKS,
anggota DPR dan pimpinan DPR sampai ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje). Perlu diketahui bahwa
putusan pengadilan baru dikatakan berkekuatan hukum tetap jika tidak ada
pihak yang mengajukan upaya hukum (pihak-pihak yang terlibat dalam
perkara tidak lagi mengajukan upaya hukum) atau upaya hukum yang
tersedia sudah tidak ada (sudah ada putusan tingkat kasasi). Sementara
dalam perkara gugatan Fahri Hamzah masih pada tahap pengadilan tingkat
pertama (PN) dan saat ini baru mulai memasuki tahap pemeriksaan saksi
penggugat, dengan demikian tahapannya masih panjang. Putusan yang wajib
ditaati adalah putusan provisi," tegasnya.
Amin juga menjelaskan, terkait kesalahan fatal dari kuasa hukum
pimpinan PKS yang sejak awal tidak membaca UU MD3 yang baru secara
teliti. Kader PKS Sunmanjaya, yang mengaku mengerti UU lah yang justru
mengusulkan jalan kekuasaan untuk memecat Fahri Hamzah sehingga
seolah-olah kalau sudah dipecat maka dengan mudah seluruh kedudukan dan
posisi Fahri Hamzah dirampas.
"Ini keliru karena dalam era demokrasi, tidak ada lagi yang disebut
kewenangan mutlak. UUD 1945 justru menganut atas pembatasan (pasal 28
j). Dan pembatas itu juga masuk ke wilayah privat apalagi kewenangan
pejabat partai. Maka jika PKS menganggap Ketua Majelis Syuro itu
berkuasa penuh, maka tidak lagi karena UUD 45 dengan sendiri telah
membatasinya," tambahya.
Selain itu, Amin juga menjelaskan kornologis pemecatan Fahri Hamzah
secara runtuT yang diawali dengan menyuruh mundur Fahri Hamzah dalam
pertemuan pribadi yang tertutup. Fahri Hamzah memberi pertimbangan dan
diminta konsultasi dan semakin mantap tidak bisa mundur oleh banyak
pertimbangan. Terungkap bahwa Ketua Majelis Syuro mulai menyampaikan ini
ke banyak orang. Kemudian muncul nasehat hukum bahwa jika menggunakan
mekanisme penarikan dari pimpinan DPR akan sulit.
"Lebih mudah dipecat dulu supaya gampang diganti. BPDO dan Kaderisasi
memulai proses mencari kesalahan dan pelaporan. Berlanjut hanya 6 pekan
langsung keluar delik pelanggaran berat dan pemecatan yang diputuskan
kemudian oleh majelis tahkim yang sebenarnya belum terdaftar di
kemenkumham," tegasnya.
Para pimpinan PKS sendiri awalnya beranggapan bahwa dengan desain
kronologis tersebut, proses pemecatan Fahri akan berjalan mudah. Namun
nampakanya mereka tidak memahami bahwa UU di negara demokrasi ini tidak
memungkinkan melakukan perampasan hak secara mudah.
Hal itu pun diatur dalam UU MD3. Para elit PKS nampakya juga tidak
memahami bahwa UU MD3 membedakan mekanisme pergantian pada pimpinan DPR
dan anggota pada alat kelengkapan lainnya.
"Itulah mekanisme yang sejak awal tidak mau ditempuh oleh pimpinan
PKS tetapi sekarang setelah 'mepet' mekanisme itu mau dipakai lagi. Maka
pimpinan DPR dan Bamus DPR mustahil membiarkan itu terjadi sebab
putusan PN Jakarta selatan tidak saja mengikat PKS dan DPR tetapi
termasuk mengikat seluruh warga negara dan juga Presiden RI. Siapa yang
berani melawan maka baginya akan mendapatkan konsekuensi hukum," tegas
Amin lagi.
Lebih lanjut Amin pun menjelaskan mengenai mekanisme Partai Dakwah
(Kultur Usroh dan Tabayyun Fraksi). Menurut Amin seandainya keputusan
yang secara khusus memang dibuat untuk menyasar Fahri Hamzah dan
sebelumnya Anis Matta ini dibuat untuk dan dengan kepentingan dakwah
serta melalui manhaj dakwah yang sudah ada tentulah tahapannya akan
sangat teliti dan hati-hati.
"Kultur dakwah yang penuh dengan nilai persaudaraan tentu tak akan
membiarkan sebuah proses penting berlangsung tanpa menerapkan aturan dan
etika dakwah. Dan itu semua berangkat dari pertanyaan, "Apakah
keputusan ini merupakan kepentingan dakwah dan jama'ah atau terkait
dengan persoalan pribadi dan kepentingan yang bersumber dari masalah
antar pribadi". Sampai saat ini, semua ini masih menjadi sebuah tanda
tanya besar," tuturnya.
Jika dia adalah kepentingan dakwah maka jelas Amin mekanisme dakwah
telah mengatur struktur yang sangat penting dalam menangani setiap
persoalan kader. Usroh misalnya, bagi orang yang sudah 20 tahun ikut
Usroh dan 7 tahun lebih dalam Usroh ahli tentu Usroh nya akan memiliki
posisi paling penting dalam memberikan keterangan yang sah dan benar.
"Sayang sekali, dalam kasus Fahri Hamzah tidak ada 'Tabayyun' sama
sekali sampai dipecat dengan hukuman terberat dan pemecatan dari seluruh
jenjang keanggotaan," tegasnya.
Fraksi PKS pun tambah Amin sebagai entitas yang terpenting tidak
ditanyai atau tidak diminta penjelasan sampai Fahri Hamzah meminta agar
fraksi dihadirkan. Itupun, kehadiran fraksi tidak lagi bisa mengubah
niat awal untuk memecat. Padahal, sebagai pihak yang sejak awal fraksi
PKS terbentuk hadir dan bekerja dalam susah dan senang maka tidak
seharusnya fraksi dilangkahi.
"Jika sejak awal kebijakan pimpinan dikelola oleh fraksi secara alami
tentu penanganannya akan jauh lebih bijaksana. Tetapi sekali lagi ini
‘operasi dari atas' dan suara dari bawah termasuk kultur dakwah dan
tarbiyah dianggap tidak penting lagi. Titah pimpinan menghancurkan
kultur dan persaudaraan dalam jama'ah," imbuhnya.
Dengan langkah-langkah dan manuver yangs seperti ini, Amin kembali
perlu mengingatkan bahwa apapun manuver yang mereka lakukan adalah
sia-sia dan hanya akan memperdalam kerusakan.
"Sekarang, nasi sudah menjadi bubur dan karena jama'ah tidak lagi
menaungi persaudaraan tapi sengketa dan kultur saling menghabiskan maka
maraklah kultur itu. Setiap kesempatan dipakai untuk membenarkan diri
dan kader didoktrin untuk tidak melihat sedikitpun kesalahan dalam diri
pimpinan," ujar Amin lagi.
Dia pun menyesali para pengacara atau lawyer PKS yang sebetulnya
mengerti hukum dan semuanya pernah dikoordinir oleh Fahri Hamzah dalam
tim pembela LHI tahun 2013 sekarang dipakai untuk menyerang Fahri Hamzah
dengan segala cara. Tindakan berlebihan lawyer (terutama Zainudin Paru)
tidak saja mendatangkan sinisme publik tetapi juga kader yang mengerti
hukum.
"Manuver terakhir adalah pasca pergantian antar waktu Gamari Sutrisno
oleh Sutriono sebaga anggota Fraksi PKS. Lawyer dan DPP membuat manuver
menekan pimpinan DPR untuk segera memproses pelantikan Fahri Hamzah
meskipun telah ada keputusan provisi di PN Jakarta selatan yang melarang
siapapun mengganggu posisi Fahri Hamzah di PKS, DPR dan pimpinan DPR,"
katanya lagi.
Manuver ini lanjut Amin melupakan bahwa kasus Gamari saja menjadi
pertanyaan publik. Hal ini karena tidak ada pejabat publik yang hilang
begitu saja tanpa keterangan yang benar. Hal ini juga bisa membuat MKD
memproses pertanyaan tentang pelanggaran apakah yang dilakukan oleh
Gamari sehingga dipecat? Bagaimana kalau nanti terungkap? Bagaimana pula
dengan kasus yang mirip dengan Gamari tapi tidak dilanjutkan atau
dipetieskan?
"Semua manuver Lawyer dan DPP rupanya berangkat dari keyakinan bahwa
PKS adalah jama'ah dan partai yang bukan parpol sehingga tidak bisa
diganggu mekanisme internal yang dimilikinya. Inilah sumber bencana yang
semakin lama akan memperdalam kerusakan citra dan juga moral kader di
bawah. PKS juga akan segera memasuki fase isolasi karena banyak orang
tidak paham dengan apa yang dipikirkan oleh partai ini. Sementara itu,
tugas publik tidak lagi menonjol dan suara publik tak lagi
diperdengarkan padahal keunggulan partai yang belum berkuasa adalah jika
suaranya atau bicaranya (parle-nya) terdengar keras dan menjadi
penyambung lidah rakyat banyak," paparnya.
Karena itu, Amin pun menyarankan dan menyerukan kesadaran kepada para
pimpina PKS. Kasus Gamari yang dijadikan alasan oleh lawyer PKS untuk
mengganggu posisi Fahri Hamzah pada saat sudah ada keputusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang mengikat semua pihak adalah tindakan konyol
yang memalukan. Orang atau partai yang mengerti hukum pasti tahu bahwa
mustahil mengubah keputusan PN hanya karena masalah internal partai.
"Ada beberapa catatan penting dari peristiwa ini seperti pemecatan Gamari adalah pemecatan dari anggota PKS (anggota pendukung) bukan pemecatan sebagai anggota DPR. Gamari tidak melawan pemecatan terhadap dirinya karena merasa ini akan mengungkap aib pribadinya (kasus moral). Inilah yang menghentikan seluruh proses dari tangan hukum negara dan etika di DPR," imbuhnya.
Tetapi, jelasnya kasus Gamari masih bisa dipersoalkan dari sisi
negara dan etika. (a) Apakah "tindakan dan kelakuan" Gamari bukan
merupakan pelanggaran hukum negara? (b) Apakah bukan melawan etika dan
kode etik dewan? (c) Apa boleh ditutup menjadi kasus kecil? (d) Kenapa
rakyat khususnya konstituen tidak diberitahu? (e) Bagaimana jika Gamari
mengulangi kesalahannya? (f) Bagaimana jika yang bersangkutan mendaftar
ke partai lain? (g) Bagaimana jika yang bersangkutan melamar lagi
menjadi pejabat publik? (h) Bagaimana jika dosanya diulangi lagi di
depan publik? (i) Dalam perspektif Gamari, apakah betul dia salah? (j)
Bagaimana nasib keluarganya dan nama baiknya? Dan lain sebagainya. SEMUA
PERTANYAAN INI MEMERLUKAN TRANSPARANSI.
"Inilah yang sejak awal diingatkan oleh Fahri Hamzah bahwa jabatan
publik harus dipertanggungjawabkan ke depan publik. Partai politik
termasuk PKS harus terbiasa mempertanggungjawabkan semua keputusannya di
depan publik. Masih terkait dengan butir 3 dan 4 maka MKD juga berhak
mengajukan kepada PKS apakah dasar pemecatan Gamari sebab semua ini
merupakan wilayah yang harus dijelaskan kepada publik pada akhirnya,"
paparnya.
Maka, dengan menimbang seluruh catatan yang ada menurut Amin publik
akan melihat PKS melakukan tindakan yang jauh mundur ke belakang. Jika
kader PKS membuatkan tindakan ini maka pasti pada pemilu yang akan
datang PKS tidak bisa dipertahankan kembali.
"Semoga Allah memberikan kebaikan dan pelajaran bagi umat dan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal alamin," tandasnya. (Denny/BB)
0 komentar:
Posting Komentar