 |
| Koalisi Nasional Demokrat saat gelar diskusi.[Nicholas/radarindonesianews.com] |
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - JAKARTA
- Koalisi Nasional Demokrasi ( KND) yang terdiri dari sejumlah elemen
masyarakat, seperti Serikat Pekerja, LSM, dan Ormas, mengapresiasi
langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melakukan intervensi, terkait
penegakan hukum terhadap Ahok sebagai tersangka penista Agama.
Koordinator
KND, AM Muhammadyah, mengatakan, langkah Polri yang bertindak cepat
memproses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok juga perlu
diapresiasi.
Namun, memang secara psikologis,
umat Islam yang sudah terlanjur tersakiti oleh pernyataan Ahok,
sehingga menghendaki agar Polri bertindak cepat untuk menahan Ahok di
penjara.
Sementara di sisi yang lain, Polri
sebagai penegak hukum harus bertindak sangat hati-hati sesuai aturan per
undang-undangan, tidak bertidak semena-mena menahan seseorang tanpa
pertimbangan hukum yang akurat.
AM Muhmmadyah,
menjelaskan, jika situasi tersebut, menyebabkan Presiden Joko Widodo
tersandera dalam pilihan sulit. Presiden Jokowi telah distigma sebagai
pendukung dan pembela Ahok.
"Sehingga
lambannya langkah Polri untuk menahan Ahok dianggap sebagai intervensi
Presiden Jokowi kepada pihak institusi Polri," kata AM di Jakarta, Kamis
(24/11/2016).
AM Muhammadyah, menilai ,dalam
situasi kemarahan yang sangat emosional dari umat Islam tersebut,
ternyata ada orang yang memanfaatkannya untuk bermain di air keruh.
"Mereka
adalah para petualang politik yang sangat oportunis ya ada di dalam
pemerintahan Joko Widodo maupun yang ada di luar pemerintahan, yang
dengan akal bulus, sedang berusaha menunggangi niat mulia umat Islam
untuk membela agamanya yang dinista oleh Ahok," jelasnya.
Menurutnya,
para petulang politik tersebut ingin mendapatkan tiket gratis untuk
duduk di kursi kekuasaan tanpa kerja keras, dan mengeluarkan keringat
dan tidak mengeluarkan biaya.
Selain itu, kata
AM Muhammadyah, para petualang politik oportunis sedang berupaya
menunggangi gerakan damai umat Islam untuk tujuan mulai bela Islam,
menjadi gerakan yang makar menjatuhkan pemerintahan yang sah secara
konstitusional.
" Para petualang politik
tersebut akan membenturkan umat Islam dengan Pemerintahan Jokowi dan
institusi Polri yang berujung pada agenda menjatuhkan presiden Jokowi,"
tegas AM Muhammadyah.
Bahkan, umat Islam akan
dikorbankan oleh para petualang politik tersebut untuk tercapainya niat
busuk mereka, yaitu mendapatkan jabatan kekuasaan secara gratis tanpa
kerja keras.
"Untuk itu kami KN Demokrasi
mendukung aksi damai umat Islam sebagai bagian dari perjuangan yang
sesuai konstitusi, yaitu kemerdekaan setiap warga negara untuk
menyampaikan pemdapat di muka umum," imbuhnya.
Namun,
KN Demokrasi, menyerukan kepada umat Islam untuk barhati hati terhadap
agenda para petualang politik yang akan menunggangi dan membelokan niat
baik umat Islam dengan gerakan damainya.
"Kami
menyerukan kepada institusi penegak hukum untuk mengusut para petualang
politik yang berniat menunggangi dan membenturkan umat Islam dengan
pemerintah yang sah secara konstitusional," ungkapnya.
Tak
hanya itu, KN Demokrasi,mendesak kepada Presiden Joko Widodo, untuk
memecat dan membersihkan istana dan kabinetnya dari para petualang
politik yang melakukan pembusukan dari dalam pemerintahan.
"Kami
KN Demokrasi akan membantu memberikan nama orang-orang yang selama
ini, berada di lingkaran Joko Widodo yang berhianat terhadap
pemerintahan Joko Widodo-JK," paparnya.[Nicholas]
0 komentar:
Posting Komentar