RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Banyak peserta BPJS yang ditolak oleh
Rumah Sakit/klinik penerima BPJS saat berobat, sepertinya ada sesuatu
ketidakberesan dalam manajemen BPJS Kesehatan. Menurut keterangan tertulis singkat yang
diterima wartawan, Selasa (30/8), Perwakilan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief
Poyuono, SE beranggapan kalau ada ketidakberesan manajemen BPJS
kesehatan yang telah banyak merugikan pemegang polis atau peserta BPJS
Kesehatan.
Arief
menambahkan,"Sangat tidak masuk akal bila klaim RS penerima pasien BPJS
Kesehatan untuk biaya pengobatan bila dibayar secara tepat
waktu oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit tersebut pasti tidak akan menolak
pasien peserta BPJS Kesehatan," urainya.
"Karena
banyak laporan kalau Rumah Sakit swasta dan pemerintah penerima pasien
BPJS Kesehatan merugi sebagai akibat keterlambatan pembayaran klaimnya
dari BPJS Kesehatan," paparnya.
Lalu kemudian,
selain itu BPJS Kesehatan juga tidak memiliki database peserta BPJS
Kesehatan, apakah peserta dibayarkan atau tidak iurannya oleh perusahaan
atau pribadi yang bisa mendukung rumah sakit penerima pasien BPJS
Kesehatan untuk mengetahui apakah kartu peserta BPJS Kesehatan tersebut
kondisnya tidak menunggak iuran atau tidak.
Bila
memang pasien peserta BPJS Kesehatan, seperti dalam beberapa kasus
ditolak rumah sakit yang melayani pasien peserta BPJS Kesehatan,"Ini
merupakan lemahnya pengawasan manajemen BPJS Kesehatan terhadap RS dan
klinik yang menjadi rumah sakit provider bagi peserta BPJS Kesehatan,"
tukasnya menambahkan lebih lanjut.
"Jelas ada
ketidakberesan dalam manajemen BPJS Kesehatan memberi pelayanan prima
bagi peserta BPJS Kesehatan. Dan telah membuat kerugian baik materi dan
jiwa terhadap peserta BPJS Kesehatan," jelasnya.
Kinerja
buruk dari Direksi BPJS Kesehatan yang berakibat banyak peserta BPJS
Kesehatan yang dirugikan, menurut Arief juga tak lepas dari lemahnya
kinerja Dewan Pengawas BPJS yang tidak bekerja secara optimal. "Dan
hanya menerima gaji saja tanpa melakukan pengawasan yang baik terhadap
Direksi BPJS," urainya.
Untuk itulah merujuk ketentuan Pasal 34 angka Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011, anggota Direksi BPJS Kesehatan bisa saja diberhentikan dari
jabatannya karena merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial
karena kesalahan kebijakan yang diambil.
"Karena itu, Federasi Serikat
Pekerja BUMN Bersatu mendesak agar Presiden Joko Widodo memberhentikan
seluruh Direksi BPJS Kesehatan yang telah merugikan peserta jaminan
sosial kesehatan. Serta mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan
terhadap ketidakberesan BPJS Kesehatan," ujar ketum Federasi Serikat
Pekerja BUMN Bersatu.[nicholas].
0 komentar:
Posting Komentar